MAKASSAR,TRENDSULSEL–Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., didampingi Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Edy Saputra Syam, S.STP., M.Si., bersama Ketua DPRD Bone menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (5/11/2026), dan diikuti sejumlah kepala daerah serta jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen Wiyagus, Pimpinan KPK Yohanis Tanak, Gubernur Sulawesi Selatan H. Andi Sudirman Sulaiman, S.T., serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.
Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Sejumlah agenda penting dibahas, di antaranya strategi pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penguatan pengawasan internal, serta pembenahan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari praktik korupsi.
Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan komitmen seluruh pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
“Kami di Kabupaten Bone berkomitmen penuh untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tata kelola yang baik adalah kunci agar program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan anggaran negara tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bone akan terus memperkuat sistem pengawasan internal, membenahi tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar bekerja sesuai aturan dan menjunjung tinggi integritas.
“Melalui rakor ini, kami mendapatkan banyak masukan penting dari Kemendagri, KPK, BPKP, dan LKPP. Ini akan kami jadikan pedoman untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan di Bone agar semakin baik dan bebas dari praktik korupsi,” tambahnya.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab serta penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bone dalam rakor ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.(*)
