BONE,TRENDSULSEL–Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko yang diikuti oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Bone untuk tahun anggaran 2025.
Bimtek tersebut berlangsung di Hotel Helios, Jl. Langsat, Watampone, pada Selasa (30/9/2025).
Program pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bone melalui Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Wakil Bupati Bone dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengelolaan risiko merupakan kunci dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel dan profesional.
“Rakyat memiliki hak untuk mengetahui dan menilai kinerja pemerintahan yang dibentuk melalui mandat demokrasi. Oleh karena itu, manajemen risiko perlu diterapkan tak hanya di dunia keuangan, tapi juga dalam lingkungan birokrasi,” ujar Andi Akmal.
Ia juga mengingatkan bahwa birokrasi modern menuntut keaktifan dan daya tanggap terhadap dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya menunggu di kantor. Pemerintah harus proaktif membangun komunikasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak serta kewajiban mereka,” lanjutnya.
Wabup juga menyinggung pentingnya kerja sama dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, mengingat belanja daerah yang terus meningkat.
“Para Kepala OPD menerima fasilitas dan tunjangan sebagai konsekuensi atas risiko jabatan. Namun, saya prihatin dengan kondisi pendapatan daerah yang belum optimal. Ini menjadi tanggung jawab bersama, karena PAD bukan hanya urusan eksekutif,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan rencana untuk menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bone agar dapat memberikan edukasi lebih lanjut kepada aparat dan para wajib pajak di daerah.
Acara bimtek ini juga dihadiri oleh Heri Jumpono Kurniawan selaku pengendali teknis beserta timnya, para kepala OPD, sekretaris, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), serta undangan lainnya.
Sementara itu, Dalam laporannya, Pelaksana Tugas Inspektur Daerah Bone, Essau Stevanus Jakub Huwae, S.IP., M.Si., menyebutkan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari langkah memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terintegrasi.
“Target kita dalam penilaian SPIP tahun 2025 adalah mempertahankan posisi pada level 3 secara penuh atau sesuai standar nasional. Namun lebih dari itu, esensi kegiatan ini adalah membentuk pemahaman dan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh,” ungkap Essau.
Ia menegaskan bahwa strategi manajemen risiko harus mampu memberikan arah yang jelas dalam pencapaian tujuan organisasi, didukung efisiensi pelaksanaan kegiatan, keandalan laporan keuangan, pengelolaan aset yang transparan, dan ketaatan terhadap regulasi.(*)
