TRENDSULSEL— Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa ( APDESI ) Sulawesi Selatan ,Andi Sri Rahayu usmi ,angkat suara terkait Polemik P Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:412.2/11938/DPMD tanggal 9 Oktober 2023 perihal Prioritas Penggunaaan Dana Desa tahun 2024 di Sulawesi Selatan yang dinilai telaebjat keresahan dan kegaduhan kepada seluruh Kepala desa disulawesi Selatan
Andi Sri Rahayu Usmi ,bahkan sevaravtegas meminta kepada presiden Republik Indonesia ,Joko Widodo ,untuk mencolpot PJ Gubernur Sulsel , Bahtiar Baharuddin ” Saya. Sebagai ketua Apdesi i Sulsel , menolak keras kebijakan yangbtidak rasional dan meminta agar Presiden untuk mencopot PJ Gubernur Sulsel , yang dinilainya telah membuat keresahan dan kegaduhan ” jelasnya.
Program penanaman. Pisang massal diseluruh sulawesi selatan dengan menekankan oeng alokasian dana desa hingga 50 persen dianggap seluruh kepala desa disulsel sungguh tidak masuk akal , pasalnya peng alokasian dana desa sudah secara slterstruktir jelas pos-posnya sesuai Petunjuk tehani kemanyelterianbDesa .
Ayu panggilan akrab ketua Apdesi Sulsel menilai jika PJ Gubernur dengan mengeluarkan surat edaran terkait prioritas tanaman pisang telah menyalahi aturan dan membuat aturan diatas aturan ya g sudah ditetapkan. Oleh pusat sesuai dengan penggunaan dana desa .
” Jangan mengadopsi ke rhasilan tanaman pisang diluar Sulsel vtapi pahami dulu kultur tanah Sulsel apakah cocok dan bertahan dan berdaya manfaat terhadap masyarakat atau tidak apalgi menganggarkan dengan anggaran yang cukup besar 1 Triliun ,kira-kira kalau gagal siapa yang akan bertanggung jawab dengan penggunaan anggaran tersebut ” tegas Ayu.
Ayu mencontohkan kehidupan masyarakat di Kabupaten Nerekang yang terkenal dengan tanama bawangnya , Jika tetap dilanjutkan kebijakan tersebut dengan keharusan menyiapkan lahan seluas 500 hektar setidaknya ada tanamaman yang akan dikorbankan ” Tanaman bawang jelas hasil dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat taoinkalau pisang selain nilai ekonominya rendah juga tidak akan bertahan lama dan memungkinkan merugi besar ” ungkap Ayu
Apdesi sulsel bahkan mengancam akan melakukan konsolidasi untuk menggelar unjuk rasa besar-besaran yang akan menurunkan ribuan kepala desa se-Sulawesi Selatan jika kebijakan Pj Gubernurbinintidak dicabut atau ditarik karena telah meresahkan dan telah membuat kegaduhan bagis Seluruh kades di selulawesi Selatan.
” Seharusnya PJ.gubernur sebelum mengeluarkan kebijakan harusnya mengundang kita semua yang terkait untuk duduk bersama bukanya seenaknya saja membuat kebijakan tanpa melihat dan kondisi geografis satu daerah apalagi harus menekankan kita kepala desa untuk tunduk dang mengikuti kebijakan yang tidak memberikan manfaat dan keuntungan. Bagi masyarakat ‘” Tambah Ayu .
Ketua Apdesi Sulsel juga sangat menyayangkan sikap dari kepala dinas PMD Provensi , yang dinilai hanya cari muka di PJ Gubernur dan tidak menyadari jika kebijakan yang telah dibuat oleh PJ Gubernur itu akan menimbulkan dampak besar .
” Seharusnya kadis PMD Paham dengan regulasi pengalokasian dana desa sehingga kebijakan yang akan diambil oleh PJ gubernur itu bisa dipertimbangkan sebelum diedarkan , malah mendukung kebijakan yang tidak rasional itu .” Pungkas Ayu.(*)
