Trend, Soppeng– Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng yang dijadwalkan pada Jumat, 23 Juni 2025, untuk membahas perubahan jadwal pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mendadak ditunda. Ketidakhadiran 11 anggota Fraksi Partai Golkar, yang mengakibatkan rapat tidak mencapai kuorum, menjadi penyebab utama penundaan ini dan memicu berbagai spekulasi politik di Kabupaten Soppeng.
Anggota DPRD Soppeng dari Fraksi Partai Demokrat, Andi Takdir, menegaskan bahwa penundaan rapat murni disebabkan oleh ketidakhadiran anggota dewan yang cukup untuk memenuhi kuorum. Ia menyoroti absensi seluruh anggota Fraksi Partai Golkar, terlebih mengingat Bupati Soppeng sendiri merupakan kader Partai Golkar dan telah menyetujui perubahan jadwal demi kepentingan masyarakat. “Ini terjadi pada Sabtu (21/6/2025),” ujar Andi Takdir.
Beredar kabar yang menyebutkan bahwa Fraksi Golkar Soppeng berada di Jakarta untuk melakukan pendalaman terkait RPJMD di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, informasi lain menyebutkan bahwa Kemendagri telah menegaskan bahwa konsultasi terkait RPJMD yang sudah dalam tahap finalisasi cukup dilakukan di tingkat provinsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang alasan sebenarnya di balik ketidakhadiran massal Fraksi Golkar.
Andi Takdir juga menyinggung kejanggalan pada rapat perubahan jadwal sebelumnya. Hanya tiga anggota Fraksi Golkar yang hadir, namun kemudian memilih meninggalkan rapat, diduga setelah menerima panggilan telepon. “Ini menimbulkan kecurigaan,” ujarnya sembari tersenyum tipis.
Anggota Komisi III DPRD Soppeng dari Fraksi Partai Golkar, Abdul Kadir, saat dikonfirmasi hanya memberikan jawaban singkat, “Itu dinamika politik, insyaallah pada Senin nanti kami akan hadir.”
Perubahan jadwal rapat sendiri diajukan karena bupati Soppeng memiliki agenda penting di Kementerian Pertanian, sebuah acara nasional yang dihadiri oleh Gubernur, Walikota, dan Bupati se-Indonesia. Permintaan perubahan jadwal disampaikan pada Jumat, 20 Juni 2025. Rapat lanjutan direncanakan akan digelar pada Senin mendatang.
Penundaan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik Soppeng. Apakah ada alasan mendesak di balik absensi massal Fraksi Golkar? Ataukah ini murni “dinamika politik” seperti yang disinggung oleh Abdul Kadir? Jawabannya diharapkan akan terungkap pada rapat lanjutan hari Senin.
