Trend, Soppeng – Pemerintah Kabupaten Soppeng tengah gencar berupaya meningkatkan statusnya sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Komitmen ini ditunjukkan dengan digelarnya Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dalam rangka Evaluasi KLA Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng pada Senin, 23 Juni 2025. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, menandakan kerja sama yang solid untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak.
Verifikasi ini merupakan bagian dari tahapan evaluasi nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia. Tujuannya adalah menilai sejauh mana komitmen kabupaten/kota dalam memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi mereka.
Ketua Tim Verifikator Lapangan, Ibu Devy Nia Pradhika, selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I Kementerian PPPA RI, menjelaskan bahwa konsep KLA adalah sistem pembangunan yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan hak serta perlindungan anak.
“KLA merupakan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dari pusat hingga desa,” jelas Ibu Devy. Ia menambahkan bahwa evaluasi mencakup lima klaster utama pemenuhan hak anak, yaitu hak sipil, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan khusus. Beliau juga menekankan bahwa perlindungan anak adalah isu lintas sektor yang membutuhkan perencanaan dan penganggaran yang komprehensif.
Apresiasi disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng atas komitmennya dalam mengikuti seluruh tahapan evaluasi KLA, mulai dari penilaian mandiri hingga pelaksanaan verifikasi lapangan hybrid.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Andi Mirna, S.H., yang juga Ketua Gugus Tugas KLA Provinsi Sulsel, menyoroti pentingnya pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan.
“Kami mengapresiasi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Soppeng yang secara konsisten mengadakan Musrenbang Anak dan Perempuan. Ini mencerminkan kepedulian terhadap suara anak mulai dari desa hingga kabupaten,” ujar Hj. Andi Mirna. Ia berharap Soppeng dapat terus meningkatkan capaian dari predikat Madya menjadi Nindya, bahkan Utama, serta mendorong terbentuknya desa, kelurahan, dan kecamatan layak anak.
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kebijakan KLA bertujuan untuk mensinergikan peran pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media dalam menjamin pemenuhan hak anak.
“Kami berterima kasih atas dukungan dan arahan dari Kementerian PPPA RI serta DP3A Provinsi Sulsel. Kegiatan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan anak,” tegasnya.
Kabupaten Soppeng sendiri telah meraih predikat Madya selama dua tahun berturut-turut (2021 dan 2022). Dengan berbagai inovasi dan kolaborasi, daerah ini bertekad untuk meningkatkan status tersebut.
Verifikasi Lapangan Hybrid ini diharapkan menjadi landasan evaluatif sekaligus rekomendasi kebijakan bagi peningkatan program-program layak anak di Kabupaten Soppeng. Dengan komitmen bersama, pemerintah daerah berharap dapat mewujudkan kabupaten yang ramah, aman, dan inklusif bagi anak-anak.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA RI beserta tim, Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kemenag, Kepala Bappelitbangda/Ketua Gugus Tugas KLA, serta para Kepala Perangkat Daerah dan anggota Gugus Tugas KLA Kabupaten Soppeng.
