JAKARTA,TRENDSULSEL–Nelayan diharapkan tidak lagi sekadar melaut dan menjual hasil tangkapan, tetapi mampu meningkatkan produktivitas, mendapatkan akses pasar yang lebih luas, memperkuat nilai jual hasil perikanan, dan mengembangkan usahanya. Perubahan konkret itu kini dikawal 3.888 penyuluh kelautan dan perikanan yang tersebar di 37 provinsi dan 484 kabupaten/kota.
Para penyuluh menjadi kekuatan lapangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memastikan program prioritas nasional tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta para penyuluh dan pendidik bekerja sungguh-sungguh serta mendedikasikan diri untuk mengawal program dan kegiatan prioritas nasional.
Pesan tersebut disampaikan Trenggono saat menghadiri Forum Konsolidasi Penyuluhan dan Pendidikan Kelautan dan Perikanan untuk Program/Kegiatan Prioritas Nasional.
Menurut Trenggono, penyuluh merupakan kekuatan lapangan KKP. Mereka hadir langsung di tengah masyarakat, memahami kebutuhan dan persoalan yang dihadapi nelayan, serta menjadi penghubung antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Karena itu, ukuran keberhasilan program tidak cukup hanya dari selesainya kegiatan secara fisik. Program harus benar-benar beroperasi, produktif, dan memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Program prioritas tidak hanya selesai secara fisik, tetapi benar-benar beroperasi, produktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Trenggono.
Melalui pendampingan di lapangan, penyuluh diarahkan membantu masyarakat meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, serta mengembangkan usaha agar semakin kuat dan berkelanjutan.
Bagi nelayan, perubahan itu diharapkan terlihat dalam hal yang nyata: usaha lebih produktif, hasil perikanan memiliki akses pasar yang lebih baik, nilai ekonomi meningkat, dan kapasitas usaha semakin berkembang.
Dengan jaringan 3.888 penyuluh, KKP memiliki kekuatan pendampingan yang menjangkau masyarakat hingga tingkat kabupaten/kota.
Sebab nelayan naik kelas bukan hanya soal bertambahnya hasil tangkapan, tetapi ketika usaha perikanan semakin produktif, akses pasar semakin terbuka, dan pendapatan serta kesejahteraan keluarga ikut terdorong.
Dari penyuluhan di lapangan, program dikawal. Dari perubahan pada usaha nelayan, manfaatnya diharapkan benar-benar terasa.(*)
