Spbu Soppeng Darurat! Rakyat Antri, Mafia Bbm Tertawa

Terbaru642 Dilihat

SOPPENG, TRENDSULSEL – Kabupaten Soppeng darurat Bahan Bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Antrian panjang Pertalite dan Solar di sejumlah SPBU bukan lagi pemandangan biasa, melainkan sudah menjadi penderitaan harian warga.

Sejak pagi buta warga sudah mengantri berjam-jam. Giliran tiba, BBM habis.

Ironisnya, di saat yang sama terlihat kendaraan yang sama keluar masuk hingga 3 kali sehari dengan tangki full.

“Ini negara atau pasar gelap? Kami rakyat kecil mau pakai kerja setengah mati tidak dapat. Mereka enak-enak isi terus. Ada backing siapa?” geram seorang warga, Kamis 14/8/2026.

Kondisi lebih parah terjadi pada jenis Solar bersubsidi. Setiap hari SPBU dipadati pengantri dan deretan jerigen.

Modusnya menggunakan surat rekomendasi dari Dinas Pertanian dengan dalih untuk kebutuhan pertanian.

Namun di lapangan, masih banyak sawah yang kekeringan. Petani gagal panen, sementara Solar bersubsidi entah ke mana.

“Dinas Pertanian Soppeng jangan jadi makelar rekomendasi! Survei dulu baru kasih surat. Jangan asal stempel. Ini menyangkut perut rakyat!” kecam warga.

Untuk itu, muncul pertanyaan besar dari masyarakat, Seberapa mudah mendapatkan rekomendasi tersebut? Jangan sampai ada kepentingan di balik kemudahan penerbitan surat dari Dinas Pertanian.

“Dinas Pertanian jangan diam. Minimal turun survei baru terbitkan surat rekomendasi. Jangan buat kami curiga,” timpal warga lainnya.

Warga juga mendesak Polres Soppeng untuk turung kelapangan usut dugaan penimbunan BBM bersubsidi secara terselubung.

“Kami mendapati mobil dan motor yang mengisi BBM jenis pertalite dan solar sampai 3 kali dalam sehari. Selalu full tanki,”ujarnya

“Logika waras mana yang percaya itu untuk kebutuhan pribadi? Itu jelas dijual lagi. Ini penimbunan! Kami minta Polres Soppeng turun, sidak, dan tangkap. Jangan hanya jadi penonton,” tegas warga lainnya.

BBM bersubsidi adalah hak rakyat miskin, bukan ladang cuan mafia. Jika Pertamina, Polres Soppeng, dan Dinas Pertanian terus bungkam, maka publik berhak menduga ada pembiaran, bahkan persekongkolan.

“Jangan sampai kami yang teriak, tapi yang ketawa justru mafia dan oknumnya,” tutup warga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *