BONE,TRENDSULSEL–Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., memimpin rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti sekaligus mengevaluasi hasil pengawasan dan pemantauan Tim Satgas BBM dan LPG Bersubsidi di Kabupaten Bone, Jumat (28/8/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bone atau yang mewakili, Pj. Sekda, para Asisten Setda, kepala OPD, kepala bagian, camat, serta seluruh stakeholder terkait.
Dalam sambutan dan arahannya, Bupati Bone menyampaikan apresiasi atas respons masyarakat terhadap langkah pemerintah dalam menangani persoalan ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi.
“Ada yang menelepon, ada yang mengirim pesan di beberapa platform media sosial saya. Berterima kasih atas solusi dan penyelesaian kelangkaan BBM,” kata Andi Asman.
Ia menjelaskan, pemerintah sebelumnya melakukan penyesuaian mekanisme penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi untuk memudahkan masyarakat.
Saat ini, pengantar dari desa atau kelurahan diketahui oleh kepala BPP, kemudian rekomendasi diterbitkan di kantor camat.
Menurutnya, perubahan mekanisme tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi.
Namun, Bupati menegaskan agar para camat tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menerbitkan rekomendasi.
“Regulasi kita sedikit ubah untuk memudahkan masyarakat, rekomendasi BBM terbit di kantor camat. Tapi camat jangan coba-coba terbitkan rekomendasi tanpa pengantar dari kepala BPP.
Selain itu, jangan coba main-main, sanksi menanti. Bekerjalah sesuai regulasi yang ada,” tegasnya.
Andi Asman mengatakan, penertiban BBM bersubsidi menjadi salah satu misi utama pemerintah daerah pada pekan ini. Menurutnya, penertiban tidak akan berjalan maksimal tanpa sinergi seluruh pihak.
“Misi utama kita pekan ini yakni tertibkan BBM bersubsidi. Semua akan terlaksana jika sinergi antara pemerintah, TNI, Polri dan stakeholder terkait,” ujarnya.
Ia menekankan agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan peruntukannya.
Pemerintah Kabupaten Bone juga membuka kemungkinan melakukan inovasi pada dokumen rekomendasi BBM untuk memperkuat pengawasan dan memudahkan deteksi apabila terjadi penyimpangan.
“Jika perlu, kertas rekomendasi ini kita desain sedemikian rupa, misalnya warna kertasnya berbeda per kecamatan. Ini memudahkan kita mendeteksi jika ada penyimpangan,” jelasnya.
Bupati berharap langkah pengawasan dan evaluasi yang dilakukan Satgas BBM dan LPG Bersubsidi dapat memperbaiki tata kelola distribusi, mencegah penyalahgunaan, serta memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran.
Ia kembali mengingatkan seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat kecamatan agar menjalankan tugas sesuai regulasi dan tidak memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.(*)
