MAKASSAR,TRENDSULSEL–Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) terkait pemberantasan korupsi di wilayah Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (16/10/25).
Kegiatan diinisiasi oleh KPK dan dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, serta dihadiri seluruh kepala daerah di Sualwesi Selatan.
Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah.
Melalui forum tersebut, pimpinan KPK menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
pimpinan KPK memberikan arahan strategis kepada para kepala daerah terkait upaya kolektif dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Para kepala daerah diminta untuk memperkuat aspek koordinasi, supervisi, dan monitoring sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
KPK menegaskan kembali peran penting pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi melalui berbagai tindakan nyata. Berdasarkan Pasal 6 UU No.19/2019, KPK memiliki tugas pokok, antara lain, Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, menyatakan bahwa Kabupaten Bone siap mendukung penuh langkah KPK dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Kolaborasi dengan KPK menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik,” ujar Bupati Bone.(*)
