BONE,TRENDSULSEL–Pemerintah Kabupaten Bone bersama World Agroforestry (ICRAF) dengan dukungan Global Affairs Canada (GAC) melalui program Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives) menggelar Lokakarya Konsultasi Publik Pengelolaan Bentang Lahan Berkelanjutan melalui Integrated Area Development (IAD) Berbasis Perhutanan Sosial, di Hotel Helios Bone, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut penyusunan Rencana Pengelolaan Bentang Lahan berbasis perhutanan sosial yang telah dilaksanakan di enam sublanskap Kabupaten Bone, yakni Kahu, Bontocani, Patimpeng-Kahu, Bulutana, Dua Boccoe, dan Cenrana.
Konsultasi publik tersebut bertujuan menyamakan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya pengelolaan bentang lahan berkelanjutan, sekaligus memaparkan hasil penyusunan masterplan IAD dan menjaring masukan terhadap strategi yang telah dirancang.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., Direktur Landscape Alliance Indonesia Andree Ekadinata, Kepala Bappeda Bone Andi Yusuf, Rektor UNIM Bone, serta unsur perangkat daerah dan para pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Bappeda Bone, Andi Yusuf, mengatakan penyusunan dokumen IAD merupakan langkah strategis dalam mengintegrasikan pembangunan wilayah dengan pelestarian lingkungan. Bahkan, Kabupaten Bone menjadi daerah ketiga di Indonesia yang menyusun dokumen tersebut.
Menurutnya, dokumen IAD akan memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengelola lahan secara legal tanpa merusak kawasan hutan, sehingga pemanfaatan lahan tetap produktif dan kelestarian lingkungan dapat terjaga.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin mengapresiasi ICRAF dan Landscape Alliance atas pendampingan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bone dalam penyusunan dokumen pengelolaan bentang lahan.
Ia menegaskan bahwa perencanaan tata ruang yang baik menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah, mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Bone merupakan kawasan hijau yang memiliki fungsi strategis bagi keberlanjutan lingkungan.
“Perencanaan tata ruang ke depan harus benar-benar baik. Kita harus menegakkan aturan dengan benar. Bone didominasi bentang lahan zona hijau sehingga kita membutuhkan tata ruang yang jelas agar pemanfaatannya tetap berkelanjutan,” ujar Wabup bone.
Menurutnya, dokumen pengelolaan bentang lahan juga akan menjadi dasar penting dalam mitigasi bencana serta pemetaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Bone.
“Tujuan lainnya adalah mendukung mitigasi bencana dan memetakan sumber daya alam secara lebih akurat. Karena itu, peran Landscape Alliance sangat penting dalam menjaga lingkungan kita,” katanya.
Wabup berharap pendampingan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan kehutanan yang bertanggung jawab sehingga pembangunan dan pelestarian lingkungan dapat berjalan seimbang demi kesejahteraan masyarakat Bone.
Direktur Landscape Alliance Indonesia, Andree Ekadinata, menilai Kabupaten Bone memiliki potensi besar menjadi contoh pengelolaan bentang lahan yang mampu menyeimbangkan pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
Ia menyebut penyusunan dokumen IAD berbasis perhutanan sosial merupakan langkah strategis untuk menyatukan berbagai kepentingan dalam satu arah pembangunan yang berkelanjutan. Melalui dokumen tersebut, masyarakat di sekitar kawasan hutan diharapkan memperoleh kepastian dalam mengelola lahan secara legal dan produktif tanpa mengabaikan fungsi ekologis hutan.
Andree menegaskan Landscape Alliance berkomitmen terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Bone dalam memperkuat tata kelola bentang lahan yang berkelanjutan.(*)
