BONE,TRENDSULSEL–Arah pembangunan Kabupaten Bone untuk tahun 2027 mulai mendapatkan pijakan. Pemerintah Kabupaten Bone bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone resmi menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS dalam Rapat Paripurna DPRD Bone yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Bone, Sabtu (5/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan dan dihadiri Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, didampingi Wakil Bupati Bone H. Andi Akmal Pasluddin.
Turut hadir pula jajaran Forkopimda, Anggota DPRD Bone serta pimpinan OPD Bone.
Bagi pemerintah daerah dan legislatif, penandatanganan tersebut bukan sekadar agenda administratif. KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting untuk menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam APBD Kabupaten Bone 2027.
Melalui dokumen KUA, pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Sementara PPAS menjadi dasar dalam menentukan program prioritas beserta plafon anggaran sementara bagi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman mengapresiasi DPRD Bone yang telah bersama-sama membahas dokumen tersebut secara konstruktif.
Menurutnya, penyusunan KUA-PPAS 2027 harus bermuara pada kepentingan masyarakat. Karena itu, program yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan warga menjadi perhatian utama dalam penyusunan arah anggaran.
“Kita ingin anggaran yang disusun benar-benar memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat,” kata Andi Asman Sulaiman.
Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian hingga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Prioritas tersebut diharapkan tidak hanya menjadi angka dalam dokumen anggaran, tetapi mampu diterjemahkan menjadi program yang menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bone.
Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin menambahkan, keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Menurutnya, kesamaan langkah antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar program yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan tepat waktu.
“Dengan disepakatinya KUA-PPAS ini, kita memiliki acuan yang jelas dalam menyusun Rancangan APBD 2027. Harapannya seluruh program prioritas dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung visi pembangunan Kabupaten Bone,” ujar Andi Akmal.
Setelah nota kesepakatan ditandatangani, proses selanjutnya berlanjut pada penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rancangan tersebut nantinya kembali dibahas bersama DPRD Bone sebelum ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2027.
Pemkab Bone berharap tahapan pembahasan anggaran dapat berjalan efektif dan lebih cepat. Dengan demikian, program-program prioritas yang telah dirancang dapat segera direalisasikan tanpa menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 pun menjadi awal dari proses panjang menuju APBD. Di balik angka-angka dan plafon anggaran yang dibahas, terdapat harapan agar setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang dirasakan langsung.(*)
