BONE,TRENDSULSEL–Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., mencanangkan sekaligus melepas petugas pendataan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Bone di Kompleks Halaman Rumah Jabatan Bupati Bone, Minggu (14/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M., Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone H. Abdi Amin, S.E., M.M., Kasrem 141/Tp, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebanyak 900 petugas pendata diterjunkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bone. Pendataan akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan metode door to door kepada pelaku usaha dan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bone.
Kepala BPS Kabupaten Bone, H. Abdi Amin, mengatakan jumlah petugas tersebut menjadikan Bone sebagai daerah dengan jumlah petugas sensus terbesar kedua di Sulawesi Selatan setelah Makassar.
“Seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan yang komprehensif, mulai dari pemahaman substansi sensus, penggunaan aplikasi, hingga teknik wawancara untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan,” ujarnya.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan yang kompleks karena mencakup berbagai sektor usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang akurat.
Dalam arahannya, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Sensus ekonomi adalah pendataan sekaligus pemetaan yang menjadi dasar arah kebijakan pemerintah. Kepastian data sangat ditentukan oleh para pendata yang turun langsung ke lapangan,” kata Bupati Bone.
Ia menjelaskan bahwa pendataan akan menjangkau seluruh pelaku ekonomi, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga sektor industri yang lebih besar. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan dan pemerataan ekonomi.
Bupati Bone juga mengingatkan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap perlindungan data pribadi.
Menurutnya, petugas perlu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan, kepala dusun, tokoh masyarakat, hingga ketua lingkungan sebelum melakukan pendataan.
“Kalau memungkinkan, mereka juga dapat melakukan pendampingan kepada petugas di lapangan sehingga proses pendataan berjalan lebih lancar dan sukses,” ujarnya.
Andi Asman Sulaiman juga menilai data hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi daerah.
“Kita masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting. Karena itu, data yang akurat sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan mampu mengurangi kesenjangan yang ada,” katanya.
Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Kabupaten Bone bersama BPS berharap dapat menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (*)
