BONE,TRENDSULSEL–Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin menyambut kedatangan Tim Penilai Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Ahad (15/11/2026).
Desa Mallari menjadi salah satu dari 10 desa di Sulawesi Selatan yang masuk dalam tahapan penilaian perluasan percontohan Desa Antikorupsi. Tim penilai yang diketuai Muh. Kasman, akan melakukan evaluasi berdasarkan lima komponen penilaian dengan 15 indikator.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bone menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian Desa Mallari yang berhasil masuk dalam 10 besar desa yang dinilai.
“Alhamdulillah, Desa Mallari masuk 10 besar penilaian. Ini merupakan suatu prestasi dan kebanggaan bagi kita. Selamat datang kepada tim penilai yang telah hadir di Kabupaten Bone,” ujarnya.
Menurut Andi Akmal, keikutsertaan Desa Mallari dalam penilaian tersebut menjadi momentum untuk menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Ia berharap Desa Mallari dapat menjadi role model desa antikorupsi, tidak hanya di Sulawesi Selatan, tetapi juga di tingkat nasional.
Wabup juga menyebut Desa Mallari memiliki potensi dan kebanggaan tersendiri karena merupakan kampung halaman mantan Wakil Presiden RI dua kali, Muhammad Jusuf Kalla, serta Rektor IAIN Makassar, Hamdan Juhannis.
“Desa Mallari harus menjadi contoh, bukan hanya sebagai desa antikorupsi, tetapi juga dalam berbagai prestasi lainnya. Pembangunan tidak bisa kita jalankan tanpa persatuan dan semangat gotong royong,” katanya.
Ia menegaskan, pengelolaan pemerintahan desa harus mengedepankan administrasi yang baik, pelaksanaan program yang tepat, serta pengawasan yang maksimal.
“Ini momentum bagi kita untuk menunjukkan bahwa ada niat dan upaya dalam membangun budaya antikorupsi. Uang rakyat harus tepat sasaran. Pelayanan publik akan semakin baik apabila uang negara mampu kita kelola dengan baik,” tegasnya.
Andi Akmal juga berharap tim penilai dapat memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan Desa Mallari.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai, Muh. Kasman, menjelaskan bahwa Desa Mallari merupakan desa ketiga sekaligus terakhir yang dikunjungi tim dalam rangkaian penilaian terhadap 10 desa di Sulawesi Selatan.
Sebelumnya, tim telah melakukan penilaian di Kabupaten Bulukumba dan Sinjai Timur. Dari 10 desa yang masuk dalam tahapan penilaian, dua desa dinyatakan gugur, masing-masing dari Kabupaten Wajo dan Maros.
“Nilai tertinggi sementara diraih oleh salah satu desa di Kabupaten Luwu Timur dengan nilai 97. Desa Mallari menjadi desa terakhir yang kami kunjungi dalam rangkaian penilaian ini,” jelasnya.
Ia berharap unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, ketua RT dan RW, serta masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses penilaian. Sebab, program Desa Antikorupsi tidak hanya menilai administrasi pemerintahan, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kasman menambahkan, desa merupakan ujung tombak pemerintahan sekaligus pusat pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penguatan budaya integritas di tingkat desa menjadi hal yang sangat penting.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat 419 kasus yang berkaitan dengan pemerintahan desa, dengan sekitar 23 persen atau 141 kasus di antaranya merupakan kasus korupsi yang didominasi oleh kepala desa.
“Program Desa Antikorupsi ini tidak boleh dipandang sebagai kegiatan biasa. Ini merupakan gerakan membangun budaya integritas dengan melibatkan masyarakat secara luas,” ungkapnya.
Program tersebut dirancang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui lima komponen dan 15 indikator penilaian untuk mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Inspektorat Kabupaten Bone Esau Stevanus Jacub Huwae, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bone H. A. Mattotorang, Sekretaris Camat Awangpone Darman, serta Kepala Desa Mallari Andi Wahyuli.
