BONE,TRENDSULSEL–Hari Pahlawan biasanya dikenang lewat keberanian mengangkat senjata di Surabaya, 10 November 1945. Sepuluh tahun kemudian, bangsa yang sama menyelenggarakan pemilu pertamanya. Tiga hari sebelum peringatan tahun ini, KPU memperingati hari lahirnya untuk pertama kali secara resmi, yaitu 7 November 1953. Tanggal itu merujuk Keppres 188 Tahun 1953 yang memerintahkan pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia, dua tahun sebelum Pemilu 1955. Urutan sejarahnya bermakna: perjuangan merebut kedaulatan dilanjutkan dengan kerja menertibkan cara kedaulatan itu dijalankan.
Pada 2026, heroisme yang paling dibutuhkan demokrasi Indonesia adalah heroisme prosedural. Bentuknya kesetiaan pada aturan, ketelitian memeriksa, dan keberanian menjaga independensi. Heroisme semacam ini tidak gemerlap, tetapi menentukan apakah rakyat percaya pada hasil pemilu.
Tugas KPU sebagai penjaga gerbang legitimasi dari pandangan Ernest Renan (1882) menyebut bangsa sebagai “plebisit sehari-hari”, yakni persetujuan yang terus diperbarui. Pemilu adalah wujud kelembagaan paling nyata dari plebisit itu. Sementara Pippa Norris (2014) menunjukkan bahwa nilai sebuah pemilu ditentukan oleh integritas seluruh siklusnya: aturan, pendaftaran, pencalonan, pemungutan suara, hingga penyelesaian sengketa.
Pemungutan suara hanyalah satu tahap di dalamnya. Yang diamanatkan kepada KPU dalam kajian demokrasi, Robert Dahl (1971) menekankan dua syarat utama demokrasi: kontestasi yang terbuka dan partisipasi yang inklusif.
UUD 1945 Pasal 22E ayat (5) menempatkan KPU sebagai lembaga yang nasional, tetap, dan mandiri. Tugasnya merencanakan dan menyelenggarakan pemilu, termasuk memverifikasi peserta dan calon. Tujuannya menjamin pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga mandat yang lahir darinya sah. Dalam bahasa Max Weber, otoritas KPU bersifat legal-rasional: ia dipercaya karena bekerja menurut prosedur. Justru karena itu, jika prosedurnya dipertanyakan, fondasi kepercayaannya ikut goyah.
Pahlawan 1945 mempertaruhkan nyawa. Penyelenggara pemilu hari ini hanya diminta mempertaruhkan kenyamanan. Lebih menyebutnya heroisme prosedural, yakni keberanian untuk teliti ketika terburu-buru lebih mudah, terbuka ketika menutup diri lebih nyaman, dan mandiri ketika tekanan datang dari berbagai arah.
Ada tiga komitmen yang patut kita jaga bersama: Pertama: Kecermatan yang bisa diaudit. Verifikasi dokumen dan fakta harus meninggalkan jejak yang dapat diperiksa publik dan lembaga pengawas. Kedua: Keterbukaan dalam perubahan aturan. KPU perlu hadir secara proaktif dalam pembahasan RUU Pemilu, dengan masukan berbasis data penyelenggaraan, dan bukan sekadar menunggu hasil akhirnya. dan Ketiga: Kemandirian yang tidak berhenti di slogan. Pasal 22E menuntutnya, dan kepercayaan publik bergantung padanya.
Penulis sadar, ada yang berpandangan bahwa sikap seperti ini belum cukup, dan penyelenggara semestinya lebih lugas mengakui kekurangan. Ada pula yang menilai KPU hanya menjalankan norma yang berlaku pada saat itu, sehingga beban perbaikan terutama ada pada pembuat undang-undang. Dua kritik ini sama-sama layak didengar. Menurut penulis, keduanya bertemu pada satu hal: pemilu yang dipercaya lahir dari aturan yang jelas, penyelenggara yang cermat, dan pengawasan yang terbuka.
Selamat Hari Pahlawan. Pahlawan kita hari ini adalah pengawas yang jujur, petugas yang bekerja hingga larut, pemilih yang tetap percaya, dan penyelenggara yang mau mendengar kritik.
(Penulis: Zainal, Komisioner KPU Bone).
