MAKASSAR,TRENDSULSEL–Pemerintah Kabupaten Bone mencatat peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
Dalam rapor maladministrasi pelayanan publik tahun 2025 yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone meraih penilaian kualitas tertinggi setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Penyerahan opini tersebut berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (12/3/2026). Di terima oleh Pj. Sekda Bone Andi Tenriawaru.
Kegiatan itu diikuti berbagai instansi pelayanan publik, mulai dari 10 pemerintah kabupaten/kota, 10 polres, 10 kantor pertanahan, tiga kantor imigrasi, hingga 10 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.
Capaian ini menjadi kemajuan bagi Pemkab Bone. Pada penilaian tahun sebelumnya, pemerintah daerah ini hanya berada pada kategori zona hijau, sementara pada tahun ini berhasil naik menjadi daerah dengan kualitas pelayanan tertinggi.
Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras yang dilakukan dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, hasil tersebut merupakan buah dari kolaborasi dan komitmen bersama jajaran pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan publik yang semakin baik.
“Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah di Bone. Kami berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Andi Asman Sulaiman.
Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan menjadi tujuan akhir, melainkan dorongan untuk terus memperkuat pelayanan publik yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(*)
