Perkuat Tata Kelola Desa, Wabup Bone Tekankan Transparansi dan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran

Terbaru69 Dilihat

BONE,TRENDSULSEL–Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., membuka kegiatan Asistensi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026 yang mengusung tema “Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APB Desa”, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bone melalui Inspektorat Daerah tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Novena dan Hotel Helios Watampone, mulai 17 hingga 20 November 2026.

Dalam sambutannya, Wabup Bone Andi Akmal menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang telah menginisiasi kegiatan asistensi dan pendampingan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan desa.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, yang memperoleh nilai 98 dalam penilaian perluasan percontohan Desa Antikorupsi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.

Menurutnya, capaian Desa Mallari diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Bone untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Wabup Bone Andi Akmal menegaskan bahwa desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia mengingatkan bahwa semakin besar anggaran yang dikelola desa, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijalankan. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran harus tepat sasaran, mengutamakan kebutuhan masyarakat, serta menghindari kebocoran dan penyimpangan.

Wabup Bone Andi Akmal juga menekankan bahwa kepala desa bersama seluruh perangkatnya harus memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan. Tanggung jawab tersebut tidak boleh hanya dibebankan kepada sekretaris desa atau bendahara.

Selain itu, ia mendorong pemanfaatan teknologi melalui sistem transaksi keuangan secara digital untuk meminimalkan celah penyalahgunaan anggaran. Ia juga meminta Inspektorat, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa memperkuat sinergi serta koordinasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Setelah menyampaikan sambutan, Wakil Bupati Bone juga tampil sebagai narasumber dengan membawakan materi bertajuk “Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel”.

Dalam pemaparannya, Wabup Bone Andi Akmal menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, pengawasan berkelanjutan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Ia mengingatkan pentingnya seluruh aparatur desa memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Menurutnya, pengawasan pengelolaan keuangan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, Inspektorat, kejaksaan, kepolisian, serta unsur penegak hukum lainnya.

Selain pengelolaan anggaran, Wabup Bone Andi Akmal juga mendorong pemerintah desa agar lebih kreatif menggali dan mengembangkan potensi wilayah masing-masing untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Potensi sumber daya alam, ekonomi lokal, dan berbagai peluang usaha desa perlu dikelola secara produktif sehingga dapat mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Ia turut menyoroti pentingnya ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, bantuan harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan agar program pemerintah dapat memberikan dampak nyata, sekaligus mendukung upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bone hingga di bawah enam persen.

Dalam pemaparannya, ia juga menyinggung aspirasi mengenai penyesuaian penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), agar lebih sejalan dengan kebutuhan hidup dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya memperkuat kesejahteraan aparatur sekaligus menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

Lebih lanjut, Wabup Bone Andi Akmal mengingatkan seluruh aparatur desa untuk menjaga budaya kerja yang bersih dan berintegritas. Ia meminta agar aparatur menghindari gaya hidup yang tidak sesuai dengan jabatan dan penghasilan, serta menjauhi praktik pungutan liar, suap, maupun bentuk penyalahgunaan kewenangan lainnya.

Menurutnya, integritas harus menjadi landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan desa bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone menyampaikan materi mengenai kebijakan, koordinasi, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan desa.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bone Anton Wahyudi.SH.,MH, memaparkan aspek hukum, pencegahan tindak pidana korupsi, serta konsekuensi hukum atas penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Materi dari Kapolres Bone yang diwakili juga membahas peran kepolisian dalam pencegahan dan penanganan penyimpangan dana desa.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, Esau Stevanus Jacub Huwae, S.IP., M.Si., dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Kerja Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2026.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman teknis aparatur desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala serta memberikan solusi perbaikan.

Kegiatan tersebut diikuti Para Camat,kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, serta tim verifikasi kecamatan. Metode pelaksanaannya meliputi pemaparan materi, coaching clinic, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), serta asistensi dan pendampingan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone, H. A. Mattotorang, SKM., PP., M.Tr.Adm.Kes., mengharapkan seluruh peserta dapat mengikuti setiap materi dengan serius dan mengimplementasikannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa masing-masing.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas aparatur, pengawasan internal, serta tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan agar kesalahan administrasi dan pengelolaan keuangan tidak terus berulang.

Melalui kegiatan asistensi dan pendampingan ini, Pemerintah Kabupaten Bone berharap seluruh pemerintah desa semakin memahami tata kelola keuangan yang baik, memperkuat budaya antikorupsi, serta memastikan setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *