BONE,TRENDSULSEL–Pemerintah Kabupaten Bone menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Gedung PKK Kabupaten Bone, Senin (10/8/2026).
Kegiatan tersebut digelar bekerja sama dengan Anggota DPR RI Andi Yuliani Paris, dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Bone, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta pembiayaan dari DIPA BPKP.
Workshop ini diikuti 277 peserta yang terdiri atas kepala desa, pendamping desa, camat, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). serta beberapa kepala desa juga mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom.
Korwas BPKP, Indra Kurniawan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan serta pembangunan desa.
Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur desa penting dilakukan agar pengelolaan anggaran dan pembangunan di tingkat desa dapat berjalan lebih baik, efektif, dan sesuai ketentuan.
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, mengapresiasi pelaksanaan workshop tersebut. Ia menilai kegiatan itu sangat penting, terutama dalam memperkuat kapasitas desa sebagai salah satu penggerak pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ini sangat penting, terutama penguatan desa. Kita memiliki 328 desa yang memiliki potensi besar sebagai penggerak pembangunan. Tentu acara ini sangat relevan dan penting,” ujar Andi Akmal.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone terbuka terhadap dukungan dari seluruh pihak, termasuk anggota DPR RI yang memiliki perhatian terhadap pembangunan daerah.
“Anggota DPR RI datang di Bone harus kita sambut, apapun partainya. Kita harus senang, apalagi yang datang membawa banyak program di daerah pemilihannya,” katanya.
Menurut Andi Akmal, koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga-lembaga negara sangat dibutuhkan karena pembangunan daerah masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat, terutama melalui kebijakan transfer ke daerah.
Ia menyebut Komisi XI DPR RI memiliki peran strategis karena membidangi sektor keuangan negara serta membahas berbagai kebijakan yang berkaitan dengan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan BPKP.
Ia menambahkan, di tengah keterbatasan anggaran, Kabupaten Bone tetap mampu menjalankan pembangunan. Sejumlah indikator pembangunan, kata dia, menunjukkan perkembangan positif, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan.
“Kita berharap perwakilan kita di pusat bisa membantu meningkatkan dana transfer ke daerah, jangan dipotong. Apalagi dengan adanya perwakilan kita di DPR, ada Pak Menteri Pertanian dan Pak Gubernur. Insyaallah kita bisa bersama-sama membangun Bone yang lebih baik,” pungkasnya.
