KENDARI,TRENDSULSEL–Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) se-Sulawesi, Jumat (29/5/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Sahid Azizah Syariah Hotel, Kota Kendari, dan dihadiri Sekretaris Provinsi Se-Sulawesi, para kepala daerah se-Sulawesi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi-Maluku, Kepala Bappeda, serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan se-Sulawesi.
Hadir pula mendampingi Wakil Bupati Bone yakni, Kepala Bapedda Bone H. A. Yusuf, S.IP., MH., Kepala Disnaker bone Andi Muchlis, S.STP., MH. Serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bone Mansur.
Wakil Bupati Bone mengatakan, kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat dan para pekerja di Kabupaten Bone.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen memaksimalkan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, khususnya para pekerja sektor formal maupun informal.
“Acara ini merupakan bagian dari evaluasi dan koordinasi untuk memaksimalkan program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Daerah Bone tentu ingin ke depan semakin banyak masyarakat yang terlindungi, terutama dari risiko kecelakaan kerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting karena memberikan rasa aman bagi pekerja dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Selain itu, program tersebut juga menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja beserta keluarganya.
Wakil Bupati Bone berharap sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan seluruh stakeholder terkait terus diperkuat sehingga cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bone dapat meningkat secara bertahap.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si. dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta di Bumi Anoa.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyambut baik seluruh delegasi yang hadir karena forum tersebut dinilai penting untuk menyamakan persepsi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Sebagai tuan rumah, pemerintah provinsi konsisten mengawal jaminan keselamatan kerja. Kami berharap forum ini dapat membedah solusi dan menjadi ruang bertukar strategi dalam perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia juga berharap rangkaian diskusi tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurutnya, perlindungan pekerja merupakan bagian penting dari Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas. Ia menyebut target cakupan 99,5 persen dapat tercapai apabila seluruh daerah bahu-membahu memastikan pekerjanya memperoleh perlindungan jaminan sosial.
Dalam paparannya, disebutkan bahwa delapan provinsi dengan 102 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi telah merealisasikan Universal Coverage Jaminan Sosial sebesar 37,19 persen dengan jumlah pekerja terdaftar mencapai 3.892.290 orang.
Sementara itu, berdasarkan data Sakernas, potensi pekerja mencapai 10.466.700 orang, sehingga masih terdapat 6.574.410 pekerja yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Adapun target UCJ tahun 2026 ditetapkan sebanyak 6.075.522 pekerja dengan selisih atau gap terhadap target mencapai 2.183.410 pekerja.
“Tidak ada perdamaian abadi tanpa keadilan sosial,” ungkap Mintje Wattu.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. A. Faton, M.Si., GRCE., menegaskan bahwa pemberian santunan menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat.
Ia menilai komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan perlu terus diperkuat melalui dukungan penganggaran yang memadai.
“Seluruh masyarakat harus mendapatkan perlindungan. Ini bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat memperoleh kepastian jaminan sosial dan mampu menekan angka kemiskinan, meskipun kehilangan tulang punggung keluarga, jaminan sosialnya tetap terjamin,” katanya.(al)
